Nama | Jumlah Peraturan Bupati Yang Telah disahkan |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Peraturan Bupati Pulau Morotai Dari Tahun 2009 sampai dengan 2021 |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Jumlah Peraturan Bupati Tahun 2019 yang telah disahkan |
Dibuat pada | 13 October 2022 08:41 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 09:12 |
Dilihat | 381 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | PRODUK HUKUM | Jumlah | Nomor Perbup | |
---|---|---|---|---|
1 | Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara | 01 | ||
2 | Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan | 02 | ||
3 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai | 03 | ||
4 | Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai | 04 | ||
5 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai | 05 | ||
6 | Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Kesehatan | 06 | ||
7 | Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru | 07 | ||
8 | Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa | 08 | ||
9 | Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, Insentif Petugas Kebersihan Serta Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 | 09 | ||
10 | Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 | 10 | ||
11 | Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 | 11 | ||
12 | Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 | 12 | ||
13 | Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai | 13 | ||
14 | Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan | 14 | ||
15 | Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Pulau Morotai | 15 | ||
16 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 | 16 | ||
17 | Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 17 | ||
18 | Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Pelajaran 2018/2019 | 18 | ||
19 | Percepatan Penurunan Stunting | 19 | ||
20 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (RKPD) | 20 | ||
21 | Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 | 21 | ||
22 | Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 22 | ||
23 | Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 23 | ||
24 | Pedoman Pengendalian Surat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 24 | ||
25 | Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah | 25 | ||
26 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 26 | ||
27 | Tata Cara Penetapan Bendahara | 27 | ||
28 | Penjabaran Perubahan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 | 28 | ||
29 | Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 29 | ||
30 | Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak | 30 | ||
31 | Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa | 31 | ||
32 | Tata Cara Penggunaan Modal Usaha dan Penetapan Besaran Gaji Pengurus Badan Usaha Milik Desa | 32 | ||
33 | Pengawas Desa | 33 | ||
34 | Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dalam Peraturan Bupati | 34 | ||
35 | Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Balita Dan Anak SD | 35 | ||
36 | Percepatan Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai | 36 | ||
37 | Pelaksanaan Manajemen Sekolah Unggulan pada Satuan Pendidikan Dasar | 37 | ||
38 | Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Di Kabupaten Pulau Morotai | 38 | ||
39 | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Rao | 39 | ||
40 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 | 40 | ||
41 | Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai | 41 | ||
42 | Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah | 42 | ||
43 | Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai | 43 | ||
44 | Retribusi Izin Trayek | 44 | ||
45 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 45 | ||
46 | Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 46 | ||
47 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 47 | ||
48 | Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai | 48 | ||
49 | Gerakan Reformasi Birokrasi Dan Reformasi Mental | 49 | ||
50 | Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 50 | ||
51 | Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tentang Disposisi Pencairan Anggaran | 51 | ||
52 | Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penanda tanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara | 52 | ||
53 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 | 53 | ||
54 | Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto | 54 | ||
55 | Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu | 55 | ||
56 | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 | 56 | ||
57 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | 57 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved